Jumat, 26 November 2010

KELUARGA BERENCANA Atasi KRISIS EKONOMI

Hampir tidak ada yang meragukan, program KB telah berjalan secara mangkus dan sangkil dan dinilai berhasil. Paling tidak,indikator keberhasilan itu antra lain, pertama, aspek demografis yang ditandai semakin menurunnya tingkat fertilitas {total fertility rate) dari 5,6 pada 1971 menjadi 4,6 pada 1980 dan turun lagi menjadi 2,8 pada 1997. Selain itu, melesetnya prakiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap jumlah penduduk Indonesia pada Sensus Penduduk 1990 merupakan keberhasilan yang tidak mudah diraih. Kedua, aspek pengakuan atau penghargaan nasional dan dunia internasional. 

Sebut saja United Nation for Population Fund (UNFPA), Badan Kependudukan PBB menetapkan Indonesia sebagai pusat rujukan {centre of excellence) dalam bidang kependudukan, KB, dan kesehatan reproduksi. Hal itu membuat para tenaga ahli dalam bidang kependudukan, KB, dan kesehatan reproduksi diundang berbagai negara berkembang sebagai konsultan jangka pendek {shortterm consultants).
Pengakuan terhadap keberhasilan Indonesia juga ditunjukkan dengan diperolehnya berbagai penghargaan seperti United Nation Population Awards dari Badan Kependudukan Dunia pada 1987, Hugh Moore Memorial Awards dari John Hopkins Unir versity (Population Crisis Committee) Amerika Serikat pada 1989. Bahkan, dalam bidang teknologi informasi, pada 2002 BKKBN mendapat pengakuan sebagai pengelola e-government terbaik kedua setelah Bank Indonesia atas prestasinya dalam mengembangkan sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi bidang kependudukan dan keluarga yang dikenal dengan Si-duga (Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga).

Memang BKKBN berhasil menyinergikan berbagai kekuatan yang ada. Output-nya adalah komitmen politis yang tinggi, seiring dengan penanganan teknis administratif dan pendekatan kultural yang dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan konsisten selama tidak kurang dari 25 tahun. Namun, dengan adanya krisis moneter dan ekonomi berkepanjangan, mengakibatkan melemahnya daya beli masyarakat. Hal itu berdampak pula pada bertambahnya keluarga miskin yang membawa implikasi besar terhadap program KB.
Pada sisi lain terjadi pergeseran perimbangan konstelasi politik seiring dengan tumbuhnya multipartai, perubahan peran sospol ABRI (sekarang TNI), terjadinya ledakan partisipasipolitik dengan suasana euforia, keterbukaan, dan demokratisasi. Perubahan juga terjadi pada pola interaksi eksekutif dan legislatif, serta semakin terbukanya isu hak asasi manusia (HAM).
Dinamika itu semakin meningkat dengan berkembangnya perubahan pola hubungan antara pusat dan daerah sejalan dengan perubahan peran dan struktur pemerintah daerah, serta otonomi yang semakin luas di kabupaten/kota.

Berbagai perubahan kondisi lingkungan strategis tadi berdampak pada model manajemen program. Dengan segala keterbatasan anggaran pemerintah, altematif efektivitas dan efisiensi menjadi pertimbangan utama {survive). Di satu pihak secara proaktif mendorong kepedulian dan peran serta masyarakat dalam membangun dan mempertahankan kemandirian. 

Di pihak lain, perlindungan dan pelayanan fasilitas pemerintah difokuskan pada keluarga yang tergolong miskin yaitu keluarga prasejahtera dan sejahtera I alasan ekonomi Karena, apabila dibiarkan, dikhawatirkan berakibat pada meningkatnya kembali tingkat fertilitas yang dapat mengakibatkan terjadinya ledakan kelahiran bayi {baby boom).

Kini di Kaltim terdapat penduduk sekitar tiga juta jiwa. Meskipun penduduknya  relatif sedikit ketimbang luas wilayah namun ternyata sudah banyak masalah sosial yang  muncul, seperti banyaknya pengangguran, kemiskinan dan masalah kependudukan. Salah satu  antisipasi melalui program KB," imbuh dia.

  
Jika program KB yang dijalankan beberapa tahun  sebelumnya tidak berhasil, maka  penduduk Kaltim saat ini lebih dari enam juta jiwa. Jika hal itu terjadi, maka jumlah  pengangguran, kriminal, anak yang tidak sekolah, dan kemiskinan dimungkinkan lebih banyak  dari pada yang terjadi saat ini.

  
BKKBN Kaltim terus berupaya agar program KB di kabupaten dan kota berhasil.  Selanjutnya pihaknya melakukan kunjungan ke daerah guna melihat langsung keberhasilan  program KB di masing-masing daerah, termasuk juga ingin mengetahui kendala apa saja yang  membentur.

  
Salah satu daerah yang dikunjungi pekan ini adalah Kabupaten Bulungan. Di daerah  ini ditemukan sejumlah keberhasilan dan berbagai permasalahan yang perlu disikapi serius  oleh pemegang kebijakan.

  
Keberhasilan yang dicapai antara lain, peserta KB pada Pasangan Usia Subur (PUS)  mengalami peningkatan sehingga menjadi 20.131, kemudian jumlah peserta aktif kini  meningkat menjadi 13.413 orang, atau total sebanyak 66,63 persen.

Referensi :
http://bataviase.co.id/node/273947

Tidak ada komentar:

Posting Komentar