Amanah sebagai Tanggung Jawab

tema :  manusia dan tanggung jawab

Sesuatu yang dititipkan adalah sesuatu yang penjagaannya dipercayakan

kepada orang yang dititipi hingga suatu saat sesuatu itu akan diambil

oleh yang menitipkan. Maksud menitipkan adalah agar sesuatu yang

dititipkan itu tetap terjaga dan terlindungi ke¬beradaannya. Tanggung

jawab memelihara sesuatu yang dititipkan itulah yang disebut amanah.

Anak adalah amanah Allah SWT kepada orang tuanya dimana orang tua

berkewajiban memelihara dan mendidiknya agar anak itu terpelihara dan

berkembang potensinya hingga ia kelak menjadi manusia yang berkualitas

sesuai derngan maksud penciptaannya. Isteri adalah amanah Allah SWT

kepada suami dimana suami wajib melindunginya dari gangguan yang

datang, baik gangguan fisik maupun psikis.  Demikian juga suami adalah

amanah Allah kepada isteri dimana ia wajib memberikan sesuatu yang

membuatnya tenang, tenteram, aman dalam menjalankan tugas-tugas

hidupnya. Demikian seterusnya, murid merupakan amanah bagi guru,

jabatan merupakan amanah bagi penyandangnya.

Predikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, disamping

mengandung makna kewajiban manusia menegakkan hukum Allah di muka bumi

juga mengandung arti hak manusia mengelola alam sebagai fasilitasnya.

Apakah alam, laut, udara dan bumi memberi manfaat kepada manusia atau

tidak bergantung kepada kemampuannya mengelola alam ini. Banjir,

kekeringan, tandus, polusi dan sebagainya sangat erat dengan kualitas

pengelolaan manusia atas alam. 

Dalam al Qur'an, tegas disebutkan bahwa kerusakan yang nyata-nyata

timbul di daratan dan di lautan merupakan dampak dari ulah manusia yang

tidak bertanggung jawab(Q/30:41). Demikian juga tidak berfungsinya

sumberdaya alam bagi kesejahteraan hidup manusia merupakan akibat dari

perilaku manusia yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Q/7:96)

Tanggungjawab artinya, setiap keputusan dan tindakan harus

diperhitungkan secara cermat implikasi-implikasi yang timbul bagi

kehidupan manusia dengan memaksimalkan kesejahteraan dan meminimalkan

mafsadat dan mudharat

Setiap keputusan mengandung implikasi-implikasi positif dan negatif,

yang mendatangkan keuntungan dan yang mendatangkan kerugian. Jika

peluangnya berimbang, maka mencegah hal yang merusak harus didahulukan

atas pertimbangan keuntungan (dar'u al mafasid mu¬qaddamun 'ala jalb al

masalih). Contohnya, menebang hutan itu mudah dalam menambah keuangan

negara, tetapi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat  penebangan

hutan lebih berat dan lebih mahal biaya rehabilitasinya dibanding

keuntungan yang diperoleh.

Pejabat publik (Presiden, Gubernur, Menteri dan seterusnya hingga

jabatan terendah) adalah pemegang amanah tanggung jawab. Otoritas yang

dipegangnya bukan pada aspek kekuasaan, tetapi pada aspek pe¬ngelolaan

dan pelayanan, sehingga seorang pemimpin disebut sebagai pelayan

masyarakat (sayyid al qaumi khodimuhum). Keputusan yang diambil oleh

seorang pejabat publik berpeluang untuk menimbulkan implikasi yang luas

kepada kehidupan masyarakat luas.

Jika keputusannya tepat, maka manfaatnya akan dinikmati oleh banyak

orang, tetapi jika keputusannya keliru maka dampak negatifnya harus

ditanggung oleh masyarakat luas. Seorang pejabat publik dituntut untuk

memiliki tanggung jawab besar dalam membuat keputusan, yakni

mendatangkan sebanyak-banyaknya manfaat bagi masyarakat dan menekan

sekecil mungkin resiko yang harus dipikul orang banyak. Tanggung jawab

bagi seorang pejabat publik juga berarti ia layak memperoleh pujian dan

penghormatan jika pekerjaannya baik, dan sebaliknya ia dapat dikritik,

dicaci, dipecat atau bahkan dihukum penjara jika keputusannya keliru.

Pemerintah sebagai pemegang Amanah Penderitaan Rakyat artinya

Pemerintah  dibebani tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang dapat

mengurangi atau bahkan menghilangkan penderitaan yang dirasakan oleh

rakyatnya.  

sumber tulisan, http://mubarok-institute.blogspot.com